UU PENERBANGAN Puluhan Maskapai Terancam Ditutup

Home > Tiket Pesawat > Berita & Informasi Penerbangan > UU PENERBANGAN Puluhan Maskapai Terancam Ditutup

UU PENERBANGAN Puluhan Maskapai Terancam Ditutup



tempointeraktif.com

JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mencabut surat izin usaha penerbangan (SIUP) maskapai penerbangan yang belum memiliki pesawat sendiri hingga 2 Januari 2012. Pemilik maskapai sebenarnya diberi waktu tiga tahun untuk mengadakan pesawat sendiri sejak Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan diberlakukan.

Berdasarkan data yang ada, dari 16 maskapai penerbangan yang beroperasi di Indonesia saat ini, hanya tujuh maskapai yang memiliki pesawat sendiri, di antaranya Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, dan Merpati Air. Selebihnya masih menggunakan pesawat sewaan (leasing) yang sewaktu-waktu bisa ditarik oleh pemiliknya seperti yang dialami Mandala Airlines.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Harry BS Gumay, di Jakarta, Kamis (17/2), mengatakan, persyaratan kepemilikan pesawat wajib dilaksanakan agar maskapai dan pengguna jasa penerbangan lebih terlindungi. Secara ekonomi, kepemilikan pesawat juga memperlihatkan bahwa maskapai akan terus beroperasi dan melayani pengguna jasa penerbangan.

Dia menyebutkan, sejumlah maskapai penerbangan mengirimkan surat ke Kemenhub yang menyatakan segera memiliki pesawat sendiri hingga batas waktu yang ditetapkan, salah satunya Lion Air. "Semua diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Jadi, seluruh maskapai harus mematuhi ketentuan dan amanat undang-undang serta syarat-syarat yang disepakati bersama," kata Harry.

Waktu penyesuaian selama tiga tahun yang diatur oleh UU bisa dimanfaatkan maskapai untuk melakukan investasi pembelian pesawat minimal lima unit, sehingga jika UU Penerbangan diberlakukan secara penuh, maka maskapai sudah memiliki pesawat sendiri.

Sesuai UU Penerbangan, maskapai niaga berjadwal harus mengoperasikan 10 unit pesawat dan lima di antaranya berstatus milik sendiri, sedangkan maskapai tidak berjadwal harus mengoperasikan tiga pesawat dan satu di antaranya berstatus milik. "Kalau pesawat milik sendiri, tentu kapasitas angkutan udara masih bisa dijaga. Selain itu, pesawat juga merupakan aset perusahaan yang potensial," ujar Harry.

Terkait pelaksanaan UU Penerbangan, Kemenhub sendiri akan menerbitkan peraturan/keputusan menteri tentang implementasi teknis dari masalah kepemilikan pesawat. Dalam regulasi ini akan diatur masalah kontrak penyewaan pesawat untuk akhirnya dibeli dan pembelian langsung.

Ini bisa ditetapkan sebagai kondisi bahwa maskapai penerbangan sudah memiliki pesawat, sedangkan penyewaan biasa tidak masuk dalam kategori milik. "Nantinya akan ada pengaturan jangka waktu penyelesaian angsuran kepemilikan pesawat. Ini agar dalam perjalanan tidak ada penyewa yang mendadak menarik pesawatnya dari maskapai," katanya.

Sementara itu, terkait aspek keselamatan penerbangan, Harry meminta maskapai untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah siap memfasilitasi dan mengawasi. "Jika ada maskapai yang ingin memiliki IATA Operational Safety Audit (IOSA), tentu kita senang sekali. Satu hal yang pasti, hukuman pasti diberikan bagi maskapai yang lalai, seperti Lion Air. Maskapai ini tidak bisa lolos dari sanksi untuk insiden tertentu yang dialami pesawatnya," ucapnya. (Syamsuri S)

Berita Asal Baca di Sumber
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=272597
Tags:,

Kopas Brothers

Blog ini merupakan Portal Informasi tentang Informasi Pariwisata Semua artikel, gambar, video, dan berita yang ditampilkan di blog ini adalah milik masing-masing pemilik. Kami tidak memegang hak cipta!! semua artikel ini telah dikumpulkan dari berbagai sumber publik termasuk website yang berbeda, mengingat sumber-sumber tersebut berada dalam domain publik. [ Salam - Kopas Brothers ]
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...